Print this page

IAIN Pekalongan Sosialisasikan SKP bagi Dosen dan Pegawai

08 January 2020

Selasa, 7 Januari 2020, Bagian Umum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan menyelenggarakan acara sosialisasi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi CPNS (calon dosen dan calon JFT), Dosen Tetap Bukan PNS dan Pegawai Kontrak di lingkungan IAIN Pekalongan bertempat di ruang sidang lantai 3 Gedung Rektorat.

Sosialisasi penyusunan SKP ini diikuti oleh 234 peserta yang dibagi dalam 2 (dua) sesi. Sesi I dimulai pukul 08.00  10.30 WIB dan diikuti oleh 108 peserta yang terdiri dari 78 CPNS rekrutmen 2018 (Cados dan calon JFT) dan 30 Dosen Tetap Bukan PNS. Sedangkan sesi II dilakukan pukul 10.30  13.00 WIB dan diikuti oleh 126 Pegawai Kontrak baik dari unsur staf administrasi, satuan pengamanan maupun tenaga kebersihan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan penyelenggara dan pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) IAIN Pekalongan, Dr. H. Syaifuddin Zuhri, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa SKP adalah bukti kinerja pegawai di instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban, loyalitas dan dedikasinya terhadap Negara.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa SKP merupakan salah satu instrumen untuk mengukur ketercapaian prestasi kerja pegawai, dimana penilaiannya dilakukan melalui dua unsur. Pertama, Penilaian Sasaran Kerja Pegawai, dengan membandingkan antara target dengan output kinerja. Kedua, perilaku kerja. Dosen dan pegawai wajib menyusun SKP diawal tahun, sementara penilaian capaian SKP dan perilaku kerja dinilai oleh masing-masing atasan langsungnya. Menutup sambutannya, Kepala Biro AUAK mengajak kepada seluruh peserta untuk menjadi bagian yang terbaik dari SDM Pemerintah, dimana pegawai dan dosen merupakan abdi Negara yang harus memiliki integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi, salah satunya dibuktikan dengan penyusunan SKP, Jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum IAIN Pekalongan, Saiful Anam, S.Ag., M.A., menjelaskan bahwa landasan yuridis dari penyusunan SKP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya yang disusun dalam dokumen prestasi kerja atau yang sering dikenal dengan istilah SKP. Begitu pula dengan Dosen Tetap Bukan PNS, dimana dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, disebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat menduduki jabatan akademik dosen diantaranya adalah mempunyai prestasi kerja yang baik. Dengan dasar itu, maka Dosen Tetap Bukan PNS juga harus menyusun SKP. Demikian halnya dengan pegawai kontrak, mereka juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya yang dituangkan dalam SKP sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Rektor IAIN Pekalongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegawai Tidak Tetap, terangnya. 

Beliau menambahkan bahwa SKP ini merupakan bahan evaluasi pimpinan dan atasan langsungnya terhadap kinerja bawahannya dan juga sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir pegawai di kemudian hari. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa bobot nilai SKP adalah 60%, sementara bobot nilai perilaku kerja adalah 40%. Jumlah kumulatif skor yang harus dicapai masing-masing dosen dan pegawai adalah minimal 76 (predikat baik). Bagi dosen dan pegawai CPNS yang nilainya kurang dari angka 76, maka tidak bisa diangkat menjadi PNS. Begitu pun halnya dengan Dosen Tetap Bukan PNS dan Pegawai Kontrak jika nilai tidak mencapai angka 76 maka akan menghambat jenjang karir di kemudian hari. Pegawai dan dosen yang capaian SKP-nya kurang dari 50% dan/atau tidak menyusun SKP dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pungkasnya.

Setelah penyampaian materi dari Kepala Bagian Umum IAIN Pekalongan, acara dilanjutkan dengan penyampaian petunjuk teknis penyusunan SKP oleh Kasubbag. Organisasi Kepegawaian dan Penyusun Peraturan (OKPP), Arif Prabowo, S.E. Dalam penyampaiannya, beliau menjelaskan contoh konkret dari lembar SKP yang harus disusun disertai penjelasan langkah-langkah penyusunan dan pengisian lembar SKP tersebut. Mengakhiri penyampaiannya, Arif Prabowo, S.E. mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk kembali membaca dan memahami beberapa regulasi dan petunjuk teknis penyusunan SKP sehingga tidak ada kendala dalam menyusunnya. Beliau juga mempersilahkan kepada seluruh peserta sosialisasi yang membutuhkan penjelasan lebih detail terkait penyusunan SKP dengan menanyakannya langsung ke Kantor Sub Bagian OKPP pada jam kerja._(Humas_Bagian Umum)

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…