Print this page

IAIN Pekalongan Sambut Tim Audit BPK RI

06 February 2020

Pekalongan - Kamis, 6 Februari 2020 IAIN Pekalongan menerima kunjungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Kunjungan yang dijadwalkan akan berlangsung selama 4 (empat) hari ini adalah bagian dari pengawasan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), termasuk di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Rombongan Tim Audit Keuangan BPK tiba di Kampus 1 IAIN Pekalongan pada pukul 10.00 WIB dan disambut langsung oleh Rektor didampingi para pimpinan IAIN Pekalongan.

Pemeriksaan oleh Tim Audit BPK diawali dengan entry meeting bersama dengan jajaran pimpinan kampus di Ruang Rektorat. Tim Audit BPK yang hadir di IAIN Pekalongan berjumlah 4 (empat) orang. Mereka akan memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Rektor menandatangani berita acara pemeriksaan BPK RI

Dalam sambutannya, Rektor IAIN Pekalongan Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. menyampaikan dukungan penuh kepada Tim BPK terkait kerja audit di IAIN Pekalongan. Rektor juga memberikan fasilitas dan kesempatan seluas-luasnya kepada tim dalam melaksanakan tugasnya. “Sejauh ini, IAIN Pekalongan telah berusaha menggunakan anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan masukan dari Tim BPK demi perbaikan pengelolaan keuangan di IAIN Pekalongan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Audit BPK menuturkan bahwa pemeriksaan keuangan di lembaga dan satuan kerja di seluruh wilayah Indonesia adalah mandataris Undang-Undang. Menurutnya, tugas BPK dalam mengaudit penggunaan uang negara adalah amanat dari Undang-Undang. Karena itulah, Tim Audit BPK meminta kepada siapa saja yang dibutuhkan informasinya untuk setiap waktu bersedia memberi keterangan secara benar dan jelas selama pemeriksaan berlangsung.

BPK sendiri merupakan salah satu 4 (empat) pilar lembaga tinggi negara di Indonesia, setelah lembaga eksekutif (Pemerintah), legislatif, (MPR, DPR DPD) dan Yudikatif (MK, MA, KY). Dalam hal ini, BPK berfungsi sebagai pilar penyeimbang antara kepentingan tiga lembaga tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan Negara._(Humas Bagian Umum)

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…