IAIN Pekalongan Tandatangani Deklarasi Damai Omnibus Law UU Cipta Kerja

23 October 2020

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020, menjadi pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Pihak-pihak yang kontra dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak melakukan aksi unjuk rasa di jalan-jalan, fasilitas umum dan kantor-kantor pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak jarang aksi unjuk rasa ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat karena banyak yang berujung dengan aksi anarkis dengan melakukan perusakan-perusakan fasilitas umum dan mengganggu ketertiban umum.

Ditambah lagi saat ini Indonesia masih dalam status Darurat Penanggulangan Covid-19, yang mana dalam protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO dan Pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak masif dari penyebaran Covid-19 dengan melakukan physical distancing dan pembatasan kerumunan masyarakat. Tetapi dengan adanya unjuk rasa massal penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah oleh berbagai kalangan masyarakat niscaya protokol kesehatan terabaikan, hal ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah akan semakin meluas dan tidak terkendalinya penyebaran Covid-19.

Kondisi ini menggugah Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan seluruh perwakilan elemen masyarakat pada hari Senin (19/10/2020) bertempat di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, melakukan Deklarasi Damai dalam rangka mencegah aksi unjuk rasa secara anarkis guna menjaga ketertiban, keamanan dan kesehatan dalam masyarakat. Deklarasi ini dihadiri oleh Plt. Bupati Pekalongan, Ir. Hj. Arini Harimurti, Dandim 0710 Pekalongan Letkol. CZI Hamonangan Lumban Toruan, Kapolres Pekalongan AKBP. Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si., Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, M.M., Wakil Rektor I IAIN Pekalongan Dr. H. Muhlisin, M.Ag., para tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan buruh serta perwakilan mahasiswa di Kabupaten Pekalongan.

Dalam deklarasi ini disepakati delapan pernyataan sikap bersama oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Keagamaan, Organisasi Buruh, Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Dewan Eksekutif Mahasiswa di Kabupaten Pekalongan. Delapan pernyataan sikap tersebut yaitu: 1) Tidak mendukung kegiatan-kegiatan pengumpulan masa yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19; 2) Dalam setiap kegiatan akan mematuhi protokol kesehatan; 3) Menolak bentuk aksi unjuk rasa yang anarkis dan mengedepankan aksi audiensi dalam penyampaian aspirasi; 4) Secara pro aktif ikut menjaga situasi wilayah Kabupaten Pekalongan tetap aman, kondusif dan sehat; 5) Menjaga terciptanya solidaritas antara Pemerintah, Organisasi Keagamaan, Organisasi Buruh, Organisasi Kemasyarakatan, Rektor, DEMA dan elemen masyarakat lainnya; 6) Taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Menjunjung tinggi norma hukum, agama serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Pekalongan; 8) Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan atau tindakan penyampaian pendapat di muka umum / unjuk rasa yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 9 Tahun 1998)._(Humas_Bagian Umum)

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…